Sejak 1 Januari 2025, NPWP Badan tidak lagi terbit otomatis dan seluruh pendaftaran wajib dilakukan aktif melalui portal Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak. Banyak investor asing baru menyadari kewajiban ini setelah proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) mereka terhambat di sistem OSS Berbasis Risiko.
Dalam panduan ini, kami membahas langkah demi langkah cara daftar PT PMA untuk orang asing di Indonesia. Tahapannya mencakup persetujuan nama, akta notaris, pengesahan Kemenkumham, NPWP Badan di Coretax, NIB di OSS RBA, dan pengukuhan PKP. Kami juga merangkum estimasi biaya daftar PT beserta dokumen yang perlu disiapkan. Tersedia pula catatan khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin mendirikan PT Perorangan.
Apa Saja Persyaratan Daftar PT PMA untuk Orang Asing di Indonesia?
PT PMA membutuhkan modal disetor minimal Rp10 miliar (minimal 25% dari modal dasar), sekurang-kurangnya dua pemegang saham, serta satu direktur dan satu komisaris dengan alamat kantor terdaftar di Indonesia.
PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing) adalah entitas hukum yang memungkinkan investor asing memiliki dan menjalankan bisnis di Indonesia. Menurut ketentuan BKPM yang kini terintegrasi dalam sistem OSS, bidang usaha tertentu terbuka penuh untuk kepemilikan asing. Sektor lain dibatasi persentase sahamnya.
Sebelum memulai proses pendaftaran, investor perlu memastikan bidang usaha yang dipilih memiliki kode KBLI lima digit yang sesuai. Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) juga harus tidak tertutup bagi penanaman modal asing. Struktur pemegang saham sebaiknya direncanakan matang sejak awal karena prosedur pengalihan saham PT memiliki ketentuan tersendiri. Berikut persyaratan utamanya:
1. Modal dan struktur perusahaan
Rencana investasi PT PMA umumnya menggunakan patokan modal disetor Rp10 miliar. Seluruh pendiri wajib memenuhi ketentuan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar.
2. Pemegang saham, direktur, dan komisaris
Minimal dua pemegang saham diperlukan, baik individu maupun badan hukum. Perusahaan juga wajib menunjuk sekurang-kurangnya satu direktur dan satu komisaris — direktur wajib berdomisili di Indonesia.
3. Alamat dan dokumen pendiri
Alamat kantor fisik atau virtual di Indonesia wajib lolos validasi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di sistem OSS sejak PP No. 28 Tahun 2025. Dokumen pendiri asing harus dilegalisasi dan diterjemahkan resmi ke bahasa Indonesia.
4. Kode KBLI dan risiko usaha
Setiap bidang usaha memiliki kode KBLI lima digit dan profil risiko tersendiri di OSS RBA. Semakin tinggi tingkat risikonya, semakin banyak perizinan lanjutan yang harus diurus sebelum operasional dimulai.
Bagaimana Step-by-Step Proses Pendirian PT PMA dari NIB hingga PKP?
Proses lengkapnya mencakup tujuh tahap berurutan:
- pemesanan nama di AHU Online
- akta notaris
- SK pengesahan Kemenkumham
- NPWP Badan di Coretax
- NIB di OSS RBA
- sertifikasi standar
- pengukuhan PKP
Setiap tahap harus diselesaikan secara berurutan karena dokumen dari tahap sebelumnya menjadi syarat tahap berikutnya. Berikut rincian langkahnya:
Langkah 1: Pesan nama perusahaan di AHU Online
Nama PT diajukan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online Kementerian Hukum dan HAM. Siapkan minimal tiga pilihan nama agar tidak bentrok dengan perusahaan yang sudah terdaftar.
Langkah 2: Akta pendirian melalui notaris
Notaris menyusun akta pendirian beserta anggaran dasar, lalu mengajukannya ke sistem AHU Online. Biaya notaris umumnya Rp4 juta hingga Rp8 juta tergantung kota dan besaran modal.
Langkah 3: Pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham
Kemenkumham menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum setelah pembayaran PNBP sekitar Rp1,5 juta. Prosesnya biasanya 3-5 hari kerja setelah dokumen lengkap.
Langkah 4: Daftar NPWP Badan di Coretax
Sejak 1 Januari 2025, NPWP Badan tidak otomatis terbit. Pendaftaran wajib dilakukan aktif melalui portal Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak dengan SK Kemenkumham, akta pendirian, dan NPWP pribadi direktur — tanpa biaya.
Langkah 5: Ajukan NIB melalui OSS RBA
Nomor Induk Berusaha diajukan melalui Online Single Submission Berbasis Risiko. Sistem memvalidasi alamat domisili terhadap RDTR — lebih dari 560 RDTR digital telah terintegrasi per April 2026.
Langkah 6: Urus sertifikasi standar bila wajib
Bidang usaha berisiko menengah-tinggi memerlukan sertifikasi standar (misalnya SNI atau izin tertentu) sebelum nomor izin usaha diaktifkan penuh di OSS.
Langkah 7: Pengukuhan PKP untuk faktur pajak
Terakhir, perusahaan yang wajib PPN mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke kantor pajak. Status PKP diperlukan untuk menerbitkan faktur pajak dan mengkreditkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) masukan.
Estimasi Biaya Daftar PT di Indonesia 2026
| Komponen | Estimasi Biaya | Keterangan |
|---|---|---|
| Akta notaris | Rp4.000.000 – Rp8.000.000 | Bervariasi per kota dan besaran modal |
| PNBP pengesahan SK Kemenkumham | ±Rp1.500.000 | Dibayar ke kas negara via AHU Online |
| NPWP Badan di Coretax | Gratis | Tidak dipungut biaya |
| NIB di OSS RBA | Gratis | Tidak ada biaya pendaftaran |
| Setoran awal rekening bank | Rp500.000 – Rp1.000.000 | Menjadi saldo awal perusahaan |
Berapa Estimasi Biaya dan Lama Waktu Daftar PT di Indonesia?
Total biaya resmi mulai dari sekitar Rp5,5 juta (PNBP dan notaris), sementara proses akta hingga NIB umumnya selesai dalam 7-14 hari kerja bila tidak ada hambatan.
Biaya pendaftaran NPWP Badan dan NIB tidak dipungut biaya oleh pemerintah. Komponen terbesar adalah jasa notaris. Tabel berikut merangkum estimasi biaya daftar PT berdasarkan tarif yang berlaku saat ini. Biaya jasa penyedia pendirian bersifat opsional dan dipisahkan dari komponen resmi tersebut.
Apa Perbedaan PT PMA dengan PT Perorangan untuk Usaha Kecil?
PT PMA ditujukan bagi investor asing dengan rencana investasi besar, sedangkan PT Perorangan khusus pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan bisa didirikan sendiri secara daring tanpa notaris.
Kedua bentuk badan hukum ini diatur berbeda. PT Perorangan diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 7 Tahun 2021. Akibatnya, cara buat PT Perorangan untuk usaha kecil tahun 2025 jauh lebih sederhana dibandingkan PT PMA. Perbedaan regulasi seperti ini umumnya lebih mudah dipahami bersama penyedia layanan hukum di Indonesia.
1. Pendiri dan proses
PT Perorangan cukup didirikan satu orang melalui portal AHU secara daring, tanpa akta notaris. PT PMA memerlukan minimal dua pemegang saham dan pengesahan notaris.
2. Kriteria usaha
PT Perorangan hanya boleh dimiliki warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria UMK. Investor asing tidak dapat menggunakan bentuk ini — wajib menggunakan PT PMA.
3. Kewajiban kepatuhan lanjutan
PT PMA wajib menyusun laporan keuangan, melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala, serta memastikan rasio utang-ekuitas sesuai ketentuan. Kewajiban PKP berlaku pada keduanya bila memenuhi ambang omzet.
Perbandingan PT PMA dan PT Perorangan
| Aspek | PT PMA | PT Perorangan |
|---|---|---|
| Pemilik | Investor asing (hingga 100%) | WNI pelaku UMK |
| Jumlah pendiri | Minimal 2 pemegang saham | 1 orang |
| Proses pendirian | Melalui notaris dan AHU Online | Daring melalui portal AHU |
| Modal disetor | Rp10 miliar | Sesuai kemampuan pendiri |
Kapan Perusahaan Baru Wajib Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)?
Perusahaan dengan peredaran usaha di atas Rp4,8 miliar per tahun wajib dikukuhkan sebagai PKP, dan bagi PT PMA, pengukuhan PKP pada umumnya diurus segera setelah NIB terbit.
Direktorat Jenderal Pajak mengatur kewajiban pengukuhan PKP dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2021. Bagi perusahaan yang omzetnya masih di bawah ambang, pengukuhan bersifat wajib bila melakukan transaksi dengan pihak yang menuntut faktur pajak. Contohnya adalah perusahaan besar atau BUMN.
Dalam praktiknya, klien kami di sektor perdagangan dan manufaktur umumnya langsung mengajukan pengukuhan PKP setelah rekening bank perusahaan dibuka. Alasannya, mitra bisnis menuntut faktur pajak sejak transaksi pertama. Tanpa status PKP, perusahaan tidak dapat mengkreditkan PPN masukan dan berisiko kehilangan kontrak korporat.
Kesimpulan
Pendirian PT PMA melibatkan rangkaian tahap yang saling bergantung, mulai dari persetujuan nama dan akta notaris. Tahap lanjutannya mencakup NPWP Badan di Coretax, NIB di OSS RBA, hingga pengukuhan PKP. Satu dokumen yang tidak lengkap dapat menghambat seluruh proses, terutama sejak pendaftaran NPWP Badan dan validasi RDTR menjadi kewajiban aktif.
3E Accounting Indonesia membantu investor asing dan pelaku usaha lokal menyelesaikan seluruh proses ini dari hulu ke hilir. Cakupan layanan kami meliputi pemilihan kode KBLI, pengurusan NIB, sertifikasi standar, hingga pengukuhan PKP. Jasa pendaftaran PT PMA kami didukung jaringan internasional 3E Accounting yang beranggota lebih dari 110 negara.
Kami juga membantu Anda menghitung estimasi biaya daftar PT secara transparan sesuai rencana investasi Anda. Hubungi tim kami untuk konsultasi mengenai rencana investasi Anda di Indonesia. Anda juga dapat mempelajari layanan pendirian perusahaan kami lebih lanjut melalui situs web resmi kami.
Siap Mendirikan PT di Indonesia?
Konsultasikan rencana investasi Anda dengan tim ahli 3E Accounting Indonesia dan pastikan seluruh proses pendaftaran berjalan lancar, patuh regulasi, dan siap tumbuh.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Rencana investasi PT PMA umumnya mengacu pada modal disetor Rp10 miliar. Tidak ada lagi kewajiban modal dasar minimum Rp50 juta bagi PT lokal sejak UU Cipta Kerja — besaran modal ditentukan kesepakatan pendiri.
NIB (Nomor Induk Berusaha) diterbitkan melalui sistem OSS Berbasis Risiko dan berfungsi sebagai identitas tunggal untuk perizinan usaha, sekaligus dokumen impor-ekspor bagi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan lintas negara.
Tidak. PT Perorangan hanya boleh didirikan warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sesuai PP No. 7 Tahun 2021. Investor asing wajib membentuk PT PMA.
Dengan dokumen lengkap, proses dari akta notaris hingga NIB terbit umumnya memakan waktu 7-14 hari kerja, bila alamat domisili lolos validasi RDTR dan tidak ada kendala verifikasi data di Coretax.
Perusahaan dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun wajib dikukuhkan sebagai PKP. Di bawah ambang tersebut, pengukuhan tetap perlu bila perusahaan menerbitkan faktur pajak atau bertransaksi dengan pihak yang menuntutnya.
Abigail Yu
Direktur
Abigail Yu memimpin kepemimpinan eksekutif di 3E Accounting Group, mengelola operasional, solusi TI, hubungan masyarakat, dan pemasaran digital untuk mendorong keberhasilan bisnis. Ia meraih gelar kehormatan di bidang Komunikasi dan Media Baru dari National University of Singapore dan sangat terampil dalam manajemen krisis, komunikasi keuangan, serta komunikasi korporat.
