This post is also available in: English 简体中文 (Chinese (Simplified))

Apa Saja Persyaratan Izin Usaha dan Perizinan di Indonesia?

Memulai bisnis di Indonesia dan menjalankannya secara legal bergantung pada kepemilikan izin dan perizinan yang tepat. Proses ini kini diatur melalui OSS Risk-Based Approach (OSS RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025. Dengan salah satu ekonomi digital yang tumbuh paling pesat di Asia Tenggara dan sistem perizinan yang menyesuaikan persyaratan berdasarkan tingkat risiko usaha, bukan menerapkan aturan yang sama untuk semua bisnis, memahami secara tepat izin yang dibutuhkan perusahaan Anda sangat penting sebelum memulai kegiatan operasional.

Panduan ini menguraikan semua hal yang perlu Anda ketahui mengenai persyaratan izin usaha dan perizinan di Indonesia, mulai dari pengajuan NIB hingga kewajiban kepatuhan yang harus dipenuhi secara berkelanjutan.

 

Apa Itu Izin Usaha di Indonesia?

Sebuah izin usaha di Indonesia merupakan otorisasi hukum yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan. Izin diterbitkan setelah suatu usaha memenuhi persyaratan berdasarkan klasifikasi risiko, sektor, dan skala usahanya. Setiap perusahaan, mulai dari perusahaan konsultan kecil hingga PT PMA berskala besar, wajib memperoleh izin yang sesuai sebelum menjalankan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Beroperasi tanpa izin dapat menyebabkan denda, penghentian paksa, atau pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB).

 

Bagaimana Cara Menyederhanakan Proses Persetujuan Izin Usaha dan Perizinan di Indonesia?

Indonesia menerbitkan izin usaha melalui OSS-RBA, yaitu Online Single Submission Risk-Based Approach, yang dikelola oleh BKPM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025. Pemohon mendaftar melalui portal OSS, memilih kode klasifikasi usaha KBLI, dan mengajukan data perusahaan serta modal. Setelah memahami proses perizinan, pelaku usaha juga perlu membaca panduan tentang laporan kegiatan penanaman modal LKPM di Indonesia untuk memenuhi kewajiban pelaporan. Sistem kemudian menetapkan tingkat risiko yang menentukan persyaratan berikutnya.

Kegiatan berisiko rendah hanya memerlukan NIB (Nomor Induk Berusaha), yang juga berfungsi sebagai izin usaha dan bukti pendaftaran, dan biasanya dapat disetujui secara instan. Kegiatan berisiko menengah memerlukan NIB ditambah Sertifikat Standar. Kegiatan berisiko tinggi memerlukan NIB serta izin teknis lengkap, yang dapat memerlukan waktu satu hingga dua minggu atau lebih. Jenis badan usaha (PT atau PT PMA) tidak terlalu menentukan dibandingkan kode KBLI yang dipilih, karena kepemilikan asing dapat membuat suatu usaha masuk ke tingkat risiko yang lebih tinggi terlepas dari struktur usahanya.

 

Bagaimana Cara Mendaftarkan Usaha dan Mendapatkan NIB di Indonesia?

Setelah menyelesaikan pendaftaran pajak, langkah berikutnya adalah mengurus perizinan berdasarkan OSS Risk-Based Approach (OSS RBA). Untuk memenuhi syarat alamat kantor dan kelancaran proses PKP, Anda bisa mempertimbangkan virtual office untuk pendaftaran PKP di Indonesia 2026. Kerangka ini saat ini diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan menggantikan PP 5/2021 sebelumnya. Peraturan ini menentukan jenis izin yang diperlukan suatu usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan yang didaftarkan.

Langkah 1: Membuat akun OSS

Akses portal OSS dan lakukan pendaftaran menggunakan NIK (nomor identitas Indonesia) bagi pemohon lokal atau nomor paspor bagi warga negara asing dan pemegang saham PT PMA.

Langkah 2: Memasukkan data perusahaan

Masukkan nama resmi badan usaha, alamat usaha, struktur kepemilikan saham, dan modal disetor sesuai dengan data dalam akta pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Langkah 3: Memilih kode KBLI

Pilih kode KBLI yang tepat untuk setiap kegiatan usaha yang benar-benar akan dijalankan perusahaan. Pemilihan ini merupakan faktor utama yang menentukan klasifikasi risiko pada langkah berikutnya.

Langkah 4: Mendapatkan klasifikasi risiko secara otomatis

OSS menetapkan tingkat risiko, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi, berdasarkan kode KBLI yang diajukan.

Langkah 5: Memenuhi persyaratan sesuai tingkat risiko

  • Risiko rendah: tidak ada persyaratan tambahan; NIB diterbitkan secara langsung.
  • Risiko menengah rendah: mengajukan Sertifikat Standar yang dinyatakan secara mandiri.
  • Risiko menengah tinggi: mengajukan Sertifikat Standar yang memerlukan verifikasi pemerintah sebelum dapat diaktifkan.
  • Risiko tinggi: mengajukan izin teknis lengkap dan persetujuan khusus sektor dari kementerian atau otoritas daerah terkait.

Langkah 6: Mendapatkan NIB

Nomor Induk Berusaha diterbitkan setelah persyaratan yang berlaku dipenuhi. NIB berfungsi sebagai nomor identifikasi usaha perusahaan, identitas impor/ekspor, akses kepabeanan, serta pendaftaran jaminan sosial BPJS.

Langkah 7: Menyelesaikan kewajiban setelah perizinan

Tergantung pada sektor dan tingkat risiko, hal ini dapat mencakup izin lingkungan, izin bangunan, atau pemeriksaan kesiapan operasional sebelum usaha dapat mulai beroperasi.

Langkah 8: Menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala

Perusahaan menengah dan besar wajib melaporkan setiap kuartal, sedangkan perusahaan kecil melaporkan setiap semester. Kegagalan menyampaikan laporan selama dua periode berturut-turut dapat memicu peringatan sistem dan, jika diabaikan, pembekuan NIB.

Apa Saja Kategori Izin Usaha Berbasis Risiko di Bawah OSS RBA?

Di bawah OSS RBA, setiap kegiatan usaha diberikan tingkat risiko yang menentukan beban perizinannya:

  • Risiko rendah: NIB saja sudah cukup dan juga berfungsi sebagai bukti pendaftaran perusahaan, identitas impor/ekspor, serta pendaftaran jaminan sosial BPJS. Persetujuan biasanya hampir seketika.
  • Risiko menengah rendah: memerlukan NIB ditambah Sertifikat Standar yang dinyatakan secara mandiri.
  • Risiko menengah tinggi: memerlukan NIB ditambah Sertifikat Standar yang harus diverifikasi oleh kementerian atau otoritas daerah terkait, biasanya dalam waktu satu hingga dua minggu.
  • Risiko tinggi: memerlukan NIB ditambah izin operasional lengkap, yang dapat membutuhkan waktu 30 hingga 60 hari tergantung pada pemeriksaan teknis atau lingkungan, seperti AMDAL untuk kegiatan yang sensitif terhadap lingkungan.

Contoh usaha dengan risiko lebih tinggi termasuk perusahaan FinTech, perusahaan konstruksi, hotel, dan spa.

Izin Apa Saja yang Dibutuhkan PT PMA di Indonesia?

Jika perusahaan Anda merupakan PT PMA, Anda memerlukan izin usaha umum atau izin usaha industri, tergantung pada sifat kegiatan usaha. Izin Usaha Industri (IUI) diperlukan untuk kegiatan manufaktur, tidak termasuk industri minyak, gas, dan panas bumi.

Izin usaha umum (NIB) berlaku untuk kegiatan seperti perdagangan dan jasa. Kegiatan usaha tertentu memerlukan izin khusus, seperti Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perusahaan konstruksi.

Izin Usaha Apa Saja yang Dapat Diproses Melalui OSS?

Sistem OSS menggabungkan tiga kategori perizinan dalam satu portal online:

Pemohon mendaftar menggunakan NIK (untuk warga negara Indonesia) atau paspor (untuk investor asing), memilih kode klasifikasi KBLI yang tepat untuk kegiatan usahanya, dan mengajukan data perusahaan serta investasi.

Setelah diverifikasi, NIB diterbitkan secara otomatis untuk kegiatan berisiko rendah, sementara kegiatan berisiko menengah dan tinggi akan diarahkan untuk proses sertifikasi lebih lanjut.

Sektor Apa Saja yang Memerlukan Izin di Luar Sistem OSS?

Sektor-sektor tertentu yang sangat diatur tetap memerlukan persetujuan tambahan dari kementerian terkait, yang merupakan persyaratan tambahan di atas proses OSS RBA standar dan bukan pengganti proses tersebut. Sektor-sektor ini meliputi:

  • Ketenagalistrikan
  • Pertambangan mineral dan batu bara
  • Minyak dan gas
  • Perumahan umum dan pekerjaan umum
  • Kepabeanan dan perpajakan
  • Penanaman modal pada sektor yang dibatasi

Bisnis di sektor-sektor ini harus mempersiapkan waktu persetujuan yang lebih panjang serta dokumentasi tambahan di luar proses NIB standar.

Apa Saja Kewajiban Kepatuhan Berkelanjutan Setelah Mendapatkan Izin?

Memiliki izin bukanlah proses satu kali. Berdasarkan PP 28/2025, pengawasan sebagian besar dilakukan secara ex post (setelah izin diterbitkan) dan berfokus pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), yang harus disampaikan melalui OSS:

  • Perusahaan menengah dan besar wajib melaporkan setiap kuartal, paling lambat tanggal 15 pada bulan setelah setiap kuartal berakhir.
  • Perusahaan kecil wajib melaporkan setiap semester.

Kegagalan menyampaikan LKPM selama dua periode berturut-turut akan memicu peringatan otomatis dari sistem; ketidakpatuhan yang berlanjut dapat menyebabkan NIB dibekukan dan akses ke portal OSS ditangguhkan. Perusahaan juga harus memperbarui pendaftaran OSS apabila terjadi perubahan pada alamat usaha, modal, manajemen, atau lingkup kegiatan usaha (kode KBLI).

Mengapa Memilih 3E Accounting untuk Izin Usaha dan Perizinan di Indonesia?

Lanskap perizinan Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan diperkenalkannya PP 28/2025 dan KBLI 2025. Saat ini, menjaga kepatuhan tidak hanya bergantung pada pengajuan awal, tetapi juga pada pelaporan berkelanjutan. Bisnis yang menganggap perizinan sebagai tugas satu kali berisiko kehilangan kepatuhan tanpa menyadarinya, yang dapat menyebabkan operasional terhenti pada saat yang paling tidak tepat.

3E Accounting membantu bisnis asing maupun lokal menavigasi setiap tahap kerangka perizinan Indonesia, mulai dari klasifikasi KBLI dan pendaftaran NIB hingga persetujuan khusus sektor dan pelaporan LKPM setiap kuartal. Dengan pengetahuan regulasi yang mendalam dan persiapan dokumen yang teliti, kami memastikan bisnis Anda memiliki seluruh izin yang diperlukan, tetap patuh, dan siap beroperasi.

Perizinan dan Persyaratan Izin Usaha di Indonesia

Siap Mendapatkan Izin Usaha Anda di Indonesia?

3E Accounting menangani pendaftaran OSS RBA dan pengajuan NIB Anda, serta membantu memperoleh izin yang tepat agar bisnis Anda tetap sepenuhnya patuh terhadap peraturan.

Hubungi Sekarang

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa saja izin usaha penting yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan di Indonesia?

Setiap perusahaan memerlukan NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai identitas dasar usaha. Bergantung pada klasifikasi risiko berdasarkan OSS RBA, sertifikat atau izin tambahan seperti Sertifikat Standar, izin industri (IUI), atau izin usaha konstruksi (SBU) mungkin juga diperlukan sebelum kegiatan usaha dapat dimulai secara legal.

Bagaimana cara mengajukan izin usaha secara online di Indonesia?

Izin usaha diajukan melalui portal OSS RBA (oss.go.id), yaitu sistem perizinan terpusat di Indonesia. Pemohon melakukan pendaftaran menggunakan NIK atau paspor, mengirimkan data perusahaan dan kegiatan usaha berdasarkan KBLI, kemudian sistem secara otomatis menentukan tingkat risiko untuk menetapkan sertifikat atau persetujuan yang diperlukan.

Instansi mana yang menangani persetujuan izin usaha di Indonesia?

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengawasi sistem OSS RBA secara terpusat, sementara kementerian sektoral seperti kesehatan, lingkungan hidup, dan konstruksi meninjau permohonan dengan risiko menengah dan tinggi. Pemerintah daerah menangani persetujuan terkait lokasi, termasuk konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), melalui portal OSS terintegrasi yang sama.

Berapa biaya yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha di Indonesia?

Biaya bervariasi berdasarkan jenis izin, tingkat risiko usaha, dan sektor industri. Pendaftaran NIB untuk kegiatan berisiko rendah melalui OSS tidak dikenakan biaya, sedangkan izin untuk kegiatan berisiko menengah dan tinggi dapat melibatkan biaya pemerintah, penilaian teknis, atau persetujuan lingkungan. Menggunakan jasa konsultan perizinan menambah biaya layanan yang dapat diperkirakan, tetapi dapat mengurangi keterlambatan dalam proses secara signifikan.