Mengapa UMKM di Indonesia Menjadi Penggerak Ekonomi Nasional?
Indonesia merupakan ekonomi berkembang terbesar di Asia Tenggara untuk pendirian perusahaan, dan penggerak utamanya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM di Indonesia berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia, UMKM juga didukung oleh 24 kementerian dan lembaga lainnya untuk mempertahankan ekosistem yang berkembang.
Statistik menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki lebih dari 65 juta UMKM yang mempekerjakan sekitar 97% tenaga kerja domestik nasional. UMKM juga menyumbang 61% terhadap produk domestik bruto (PDB), setara dengan lebih dari IDR 9.580 triliun setiap tahun.
Mengapa UMKM Menjadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia?
Sebagian besar usaha kecil dan menengah dapat ditemukan di wilayah pedesaan Indonesia. UMKM harus berbentuk usaha atau koperasi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Kebutuhan akan perizinan usaha dan pendaftaran masih sedikit ambigu dan bergantung pada kegiatan usaha UMKM yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, kriteria UMKM adalah sebagai berikut:
- Aset antara IDR 50 juta–500 juta atau penjualan antara IDR 300 juta–2,5 miliar (usaha kecil). Jumlah karyawan harus antara 5–19 orang.
- Aset antara IDR 500 juta–10 miliar atau penjualan antara IDR 2,5 miliar–50 miliar (usaha menengah). Jumlah karyawan harus antara 20–99 orang.
UMKM di seluruh dunia menghadapi tantangan dalam mengakses modal kerja dari pemberi pinjaman tradisional, dan UMKM Indonesia tidak terkecuali. Namun, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didukung pemerintah telah secara signifikan mempersempit kesenjangan ini. Per 2026, KUR menawarkan pinjaman tanpa agunan tambahan untuk pembiayaan hingga IDR 100 juta, dengan suku bunga tetap sebesar 6% per tahun untuk KUR reguler dan hanya 3% untuk KUR Super Mikro. Platform pinjaman digital yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang tidak memenuhi kriteria bank konvensional.
Perusahaan-perusahaan ini juga terkendala oleh kurangnya akses terhadap solusi bisnis yang tepat, sehingga menurunkan daya saing mereka. Indonesia masih menghadapi kekurangan pemangku kepentingan yang mendukung UMKM dalam hal pengetahuan kewirausahaan, teknologi, pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Akses terhadap bahan baku, tenaga kerja terampil, dan proses produksi yang ramping juga masih terbatas.
Kebijakan Pemerintah Apa yang Mendukung UMKM di Indonesia?
Pemerintah telah menunjukkan inisiatif yang positif dalam mendukung UMKM dengan menerbitkan kebijakan yang lebih ramah serta memperbaiki lingkungan regulasi. Pemerintah mengategorikan UMKM sebagai “mesin pertumbuhan berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat miskin” dalam Paket Kebijakan Ekonomi Baru 2008. Pemerintah juga memberlakukan UU UMKM 2008 dan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro tahun 2013 untuk meningkatkan kondisi UMKM secara keseluruhan. Perubahan lebih lanjut telah memperkuat kerangka tersebut, dan kerangka regulasi saat ini mencakup:
- Bank diarahkan untuk mengalokasikan 20% dari total penyaluran kredit umum kepada UMKM.
- Tarif pajak diturunkan menjadi 0,5% untuk omzet tahunan yang tidak melebihi IDR 4,8 miliar.
- Sistem Online Single Submission (OSS) mempermudah proses pendaftaran usaha.
- Pendaftaran UMKM mempermudah akses terhadap pelatihan, subsidi, hibah, dan sebagainya.
Bagaimana Cara Mendaftarkan UMKM di Indonesia?
Pendaftaran UMKM di Indonesia mengikuti tiga langkah utama:
1. Mengajukan melalui sistem OSS
Kirimkan informasi usaha Anda melalui portal Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu nomor identifikasi usaha terpadu di Indonesia yang diperlukan untuk menjalankan seluruh kegiatan usaha secara legal.
2. Mendapatkan izin usaha
Tergantung pada sektor usaha Anda, Anda mungkin memerlukan izin operasional tambahan (izin usaha) yang diterbitkan bersamaan dengan atau setelah NIB untuk memenuhi persyaratan kepatuhan khusus berdasarkan kegiatan usaha.
3. Mendaftarkan usaha pada Kementerian UMKM
Mendaftarkan usaha Anda pada Kementerian UMKM (sebelumnya Kemenkop UKM) secara resmi mengklasifikasikan Anda sebagai UMKM, sehingga Anda dapat mengakses pembiayaan KUR, program pelatihan, subsidi, dan skema hibah.
Sebagian besar UMKM dapat menyelesaikan pendaftaran OSS secara digital dalam beberapa hari kerja, meskipun izin khusus sektor tertentu mungkin membutuhkan waktu lebih lama tergantung pada persetujuan yang diperlukan.
Kesuksesan UMKM Dimulai dengan Mitra Kepatuhan yang Tepat
Sektor UMKM Indonesia yang berjumlah 65 juta lebih bukan lagi sekadar tulang punggung ekonomi; sektor ini merupakan peluang yang berkembang paling cepat bagi para wirausahawan yang melakukan pendaftaran dengan benar, mengakses pembiayaan yang tepat, dan menyusun kewajiban pajak sejak awal. Mulai dari pinjaman KUR hingga pendaftaran OSS dan kepatuhan PPh Final, jalur menuju pertumbuhan kini semakin jelas bagi mereka yang bergerak lebih awal.
3E Accounting Indonesia membantu UMKM mengubah kompleksitas regulasi menjadi proses peluncuran usaha yang lancar dan patuh, mulai dari pendaftaran perusahaan hingga dukungan perpajakan dan sekretarial perusahaan yang berkelanjutan.
Siap Mendaftarkan UMKM Anda di Indonesia?
Tim 3E Accounting Indonesia telah membantu ratusan UMKM melakukan pendaftaran, menyusun struktur usaha, dan menjaga kepatuhan sejak hari pertama.
