Ketahui Perbedaan Antara Keduanya
Sebagai pemilik bisnis, mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya adalah tujuan yang biasa. Semakin tinggi laba, semakin banyak dividen yang dapat dibayarkan perusahaan kepada para pemangku kepentingannya. Tapi, untuk beberapa jenis pajak bisnis atau pajak penghasilan badan mungkin menjadi penghalang untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Tidak peduli bagaimana perusahaan mencoba untuk menghindari pembayaran pajak, pajak yang dibayarkan kepada pemerintah harus dipatuhi untuk pertumbuhannya. Sebagian besar negara di dunia menghadapi masalah serupa, penghindaran dan penggelapan pajak. Penghindaran dan penggelapan pajak Indonesia belum tentu terjadi di dalam negeri. Namun demikian, pemerintah Indonesia menderita kerugian triliunan setiap tahun karena tidak mendapatkan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh orang kaya dan sejahtera Indonesia.
Penghindaran Pajak
Bagi orang awam, pajak dipahami sebagai beban atas keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, penghindaran pajak, dalam terminologi awam berarti perusahaan yang menghindari pembayaran pajak. Sebaliknya, perusahaan menghindari pembayaran pajak kepada pemerintah melalui perencanaan pajak yang cermat. Perencanaan pajak diperbolehkan bagi perusahaan yang mengetahui pasti kewajibannya terhadap negara tempat mereka beroperasi. Selama keuntungan diperoleh di Indonesia, maka perusahaan wajib membayar pajak yang sesuai. Perusahaan biasanya menyewa perencana pajak untuk membantu mereka dalam perencanaan pajak. Tapi, dengan menyalahgunakan perencanaan pajak, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pembayaran pajak. Sebagian besar perencana pajak di Indonesia sangat memahami sistem perpajakan Indonesia. Sebagian masalah justru muncul dari perusahaan milik Indonesia yang berbasis di luar negeri. Dengan kondisi gentingnya pajak yang belum dibayar kepada pemerintah Indonesia, sudah saatnya Indonesia bergabung dengan perjanjian global tentang Pertukaran Informasi Otomatis tentang masalah pajak.
Penggelapan pajak
Sementara penghindaran pajak sepenuhnya diperbolehkan oleh undang-undang, penggelapan pajak tidak. Penggelapan pajak terjadi ketika perusahaan gagal mengungkapkan laba atau melaporkan pendapatan yang diperoleh di Indonesia. Menggelapkan pajak adalah kejahatan, dan ada konsekuensinya jika perusahaan menolak mengungkapkan pendapatan dan menahan informasi tersebut dari otoritas pajak. Di bawah Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, perusahaan yang menggelapkan pajak akan menghadapi hukuman penjara dan sembilan puluh persen pajak penghasilan atas aset yang ditemukan.
Aturan Anti Penghindaran
Indonesia juga memiliki seperangkat Aturan Anti Penghindaran. Aturan Umum Anti Penghindaran Pajak (General Anti-Avoidance Rules/GAAR) dan Aturan Khusus Anti Penghindaran Pajak (Specific Anti-Avoidance Rules/SAAR) diberlakukan untuk mencegah pelanggaran penghindaran pajak oleh individu atau perusahaan. Penerapan GAAR yang paling umum adalah pada perjanjian pajak Indonesia dengan negara lain. Kedua negara saling menandatangani perjanjian pajak atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan di yurisdiksi masing-masing. Tetapi perusahaan dan individu ditemukan menghindari pembayaran pajak ketika mereka menyalahgunakan P3B. Dalam hal ini, otoritas pajak bertekad untuk meningkatkan pemungutan pajak penghasilan pribadi dan pajak penghasilan badan. Melacak pelaku penggelapan pajak akan menjadi prioritas utama Indonesia untuk memastikan penghindaran dan penggelapan pajak Indonesia tetap rendah. Sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis apa pun, baik yang beroperasi di Indonesia atau lainnya, merencanakan pajak mereka dengan baik. Kami selalu siap untuk membantu perencanaan pajak Anda.
