This post is also available in: English 简体中文 (Chinese (Simplified))

Tinjauan tentang Badan Pengatur Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Kementerian Tenaga Kerja dalam bahasa lokal disebut Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian ini didirikan pada tahun 1947.

Tanggung jawab utama Kementerian Tenaga Kerja Indonesia adalah menjaga para pekerja di dalam negeri. Mereka juga bertanggung jawab atas undang-undang perburuhan yang mengatur industri. Kementerian juga bertanggung jawab untuk mengatur migrasi tenaga kerja.

 

Tanggung Jawab Lainnya

Selain tugas pokoknya, kementerian ini juga memantau pusat-pusat pelatihan tenaga kerja di luar negeri. Pusat-pusat tersebut dimiliki oleh agen perekrutan swasta dan kementerian mengawasi mereka untuk memantau kualitasnya. Hal ini dilakukan melalui Direktorat Pemantauan Ketenagakerjaan.

Kementerian tersebut bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pencapaian tersebut meliputi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Sasarannya antara lain peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial bagi tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

 

Visi dan Misi

Visi kementerian adalah mewujudkan tenaga kerja yang produktif, berdaya saing, dan sejahtera. Misinya adalah memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan layanan penempatan kerja. Misi mereka juga mencakup penguatan informasi tentang pasar tenaga kerja dan pasar kerja.

Kementerian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi keterampilan dan produktivitas tenaga kerja transmigrasi dan masyarakat. Sebagai bagian dari misi mereka, mereka bertujuan untuk meningkatkan pengembangan hubungan industrial dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Bagian dari komitmen Kementerian Ketenagakerjaan RI adalah meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan dan mempercepat pemerataan pembangunan daerah. Kementerian bertujuan untuk menerapkan organisasi yang efisien, manajemen yang efektif dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Hal ini didukung oleh penelitian, pengembangan dan manajemen informasi yang efektif.     Informasi lebih lanjut tentang Kementerian Tenaga Kerja dapat ditemukan di situs web mereka: https://www.kemnaker.go.id

Informasi lebih lanjut tentang Kementerian Tenaga Kerja dapat ditemukan di situs web mereka: https://www.kemnaker.go.id